BANGKALAN – Para calon kepala desa (cakades) dari 8 desa Kabupaten Bangkalan, datang menghadiri uji kompetensi yang digelar di Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura (FH-UTM), Jum’at (9/4/2021). Uji kompetensi dilakukan dengan mematuhi protokol kesehatan, jumlah dari tiap desa juga dibatasi untuk meminimalisir kerumunan massa. AKBP Didik Hariyanto selaku Kapolres Bangkalan juga mempersiapkan pengamanan maksimal .
BANGKALAN – Kementerian Agama (Kemenag) mengeluarkan Surat Edaran yang ditandatangani Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, Senin (5/4/2021). Surat Edaran Kemenag Nomor 03 Tahun 2022 berisi tentang Panduan Ibadah Ramadhan dan Idul Fitri 1442 Hijriah atau 2021 Masehi. Salah satu panduan ibadah yang diatur yakni Pembatasan jumlah kehadiran paling banyak 50% dari kapasitas masjid atau musala,
BANGKALAN – Pengurus Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Koordinator Daerah (Korda) Madura Raya dikukuhkan di Gedung Rato Ebhu Bangkalan, Kamis (08/04/2021). Pengukuhan dihadiri oleh Ketua IJTI Jawa Timur, Bupati se-Madura, dan Kapolres se-Madura. Acara berlangsung selama dua hari, dengan tema ‘Bersinergi bangkit dari pandemi, wujudkan pesona Madura’. Hari pertama untuk musyawarah menentukan kepengurusan dan hari
BANGKALAN – Aksi massa yang dilakukan di depan kantor Dinas Perijinan tidak berhenti sampai disitu. Pasca demo di DPMPTSP, Massa bergerak ke kantor Pemkab Bangkalan untuk meneruskan aspirasinya ke Bupati Bangkalan. Aspirasi disampaikan di depan kantor Pemkab Bangkalan, mereka menuntut Kepala Dinas (Kadis) DPMPTSP Bangkalan Ainur Ghufron dicopot dari jabatannya lantaran sewenang-wenang dan diduga melakukan
BANGKALAN – Seruan aksi Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI) bersama masyarakat yang digelar di depan kantor Dinas Perijinan jalan Kartini Bangkalan, massa mengutuk keras praktik suap dan premanisme di Kabupaten Bangkalan. Yodika Saputra, Ketua BPI Bangkalan dalam orasinya mengungkapkan adanya pungli dan aksi premanisme yang diduga
BANGKALAN – Belum ada tindak lanjut terkait perijinan rumah kos yang telah terjaring razia pekan lalu. Sebagai upaya cipta kondisi menjelang ramadhan, petugas gabungan TNI-Polri dan Satpol-PP telah menggelar razia penyakit masyarakat (Pekat) di sejumlah kos-kosan dan warung remang-remang di sekitar Jl. Soekarno Hatta wilayah kota Bangkalan, Madura pada hari Minggu (28/03/2021). Dalam razia tersebut,
BANGKALAN – Kepala kejaksaan negeri (Kajari) Chandra Saptaji melalui Kasi intelijen Kejaksaan Negeri Putu Arya Wibisana meminta kedua terdakwa kasus korupsi pengadaan kambing etawa koorperatif dalam memenuhi panggilan ekseskusi. Kedua terdakwa ialah Mulyanto Dahlan, Mantan Kepala Dinas Pembedayaan Masyarakat Desa (DPMD) Bangkalan dan Syamsul Arifin, Mantan Kepala BPKAD Bangkalan. Pada tanggal 23 Maret 2021, Mahkamah
BANGKALAN – Dinas Sosial (dinsos) Kabupaten Bangkalan Madura Jawa Timur, terus menjadi persoalan, kali ini pernyataan Kadinsos Wibagio yang menjadi perhatian publik bahkan menarik untuk di telisik. Wibagio Suharta bahkan sempat secara tegas mengatakan di hadapan anggota Komisi D DPRD Bangkalan saat mengikuti hearing, kamis (01/4/2021), ia dengan tegas mengatakan bahwa kegiatan rapat kerja bersama
BANGKALAN – Ketua Komisi D DPRD Bangkalan merubah pernyataannya tentang polemik anggaran yang di pakai oleh Dinsos Bangkalan saat menggelar rapat kerja bersama tim Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) di Batu Malang pada tanggal 27-28 kemaren. Dalam pemberitaan sebelumnya, Ketua Komisi D, Nur Hasan mengatakan bahwa, kegiatan OPD tidak mungkin tidak menggunakan uang APBD, karena
BANGKALAN – Rekrutmen tim Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) Kabupaten Bangkalan ternyata menyisakan masalah dan di pertanyakan keberadaan tim SLRT yang telah menggelar rapat kerja di Batu Malang pada minggu kemaren. Hal itu terungkap saat Komisi D DPRD Bangkalan, Dinsos serta perwakilan LSM menggelar hearing dalam rangka pembahasan standar operasional prosedur (SOP) program pembiayaan pelayanan