SUMENEP – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Front Pejuang Masyarakat Jawa Timur (FPMJT) datangi Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep, pada hari Kamis 12 Maret 2020
Pasalnya, kedatangan LSM tersebut menyoal tentang Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang dikemas dengan Program Sembako, dinilai menimbulkan kegalauan bagi para petani yang ada di Kota Keris ini.
Hal itu, diungkapkan oleh Ketua LSM FJMT Sumenep, Bambang Supratman. Dia menyebut bahwa memang Program BPNT selama ini membuat masyarakat senang khususnya para Keluarga Penerima Mamfaat (KPM). Namun, disisi lain program kesejahteraan tersebut menyisihkan luka bagi para petani padi di Suemenep ini.
“Faktanya, beras yang di salurkan untuk para KPM harus beras yang berlebel salah satu merek dan berkuatas premium, lalu mau di kemanakan beras hasil petani di Sumenep ini,” ungkap Bambang dalam rilisnya, Kamis (12/03/2020).
Karena, sambung Bambang, di daerah yang berada di ujung timur madura ini, tidak kurang dari 25.000 Hektar sawah (Ha) petani menanam padi yang produktivitasnya skitar 7 ton beras per-Ha sawah, sehingga petani padi di sumenep ini bisa memproduksi padi sekitar 175.000 Ton sekali panen.
“Apalagi, masayarakat sumenep dalam satu tahun menanam padi bisa 2 sampai 3 kali, sehingga kalau di total masyarakat sumenep dalam setahun bisa menghasilkan padi sekitar 525.000 setiap tahunnya,” paparnya.
Bambang juga menjelaskan bahwa, beras yang dihasilkan para petani patani padi di kota keris ini tidak kalah bagus kualitasnya dengan beras dengan merek tententu yang berkualitas premium. Maka, kata Bambang, dicurigai adanya konspirasi tingkat tinggi oleh oknum-oknum tertentu, sehingga para KPM minta dilayani oleh produsen beras yang dari luar madura.
“Sehingga yang diuntungkan adalah para pengusaha beras yang ada di luar kabupaten Sumenep, sementra para petani padi menjerit. Maka dari itu kami minta untuk beras yang digunakan untuk Program BPNT atau sembako berasnya menggunakan beras hasil petani suemenep,” terangnya.
Dikonfirmasi terpisah, Ketua Komisi II DPRD Sumenep, H. Subaidi, menyanpaikan terimaksih atas inisiatif yang disampaikan oleh LSM FPMJT dan membenarkan jika para petani padi Sumenep dalam setahun panennya samapai 3 kali panen.
“Sebetulnya ini memang priorutas kami, yang berhubungan nasib rakyat, jadi nanti akan kami carikan solusi tidak hanya di program BPNT saja, melainkan kami juga berusaha untuk penyediaan lumbung pangan melalui Dinas Ketahanan Pangan Sumenep,” paparnya pada awak media usai audiensi.
Terkait permintaan LSM FPMJT tentang penyaluran Program Sembako pada KPM agar menggunakan beras hasil petani, dia menjelaskan bahwa, akan mempetimbangkan atas inisiatif tersebut, karena kata Subaidi, untuk realisasi progran tersebut ada peraturanya yang harus diikuti, temasuk kualitas beras dan suplayernya.
“Inisiatif itu saya setuju, tapi kami butuh waktu untuk berkoordinasi dengan beberapa pihak terkait,” tandasnya.
Reporter: Masyhuri
Editor: Mahallil
