BANGKALAN – Pasca di resmikan pada 3 September 2020 yang lalu, Mall Pelayanan Publik (MPP) Bangkalan Plaza (Banplaz) dinilai oleh legislatif belum serius dalam merealisasikan dan hanya seremonial yang ditampilkan.
Pasalnya saat melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) anggota Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangkalan, Mahmudi mendapati sebagian stand pelayanan instansi yang termasuk di dalam MPP kosong dan beberapa warga Bangkalan yang antre didepannya.
“Barusan yang di Dispenduk ada orang yang mau mengajukan permohonan pembuatan KTP ternyata ditutup. Saya coba buka sendiri tidak bisa, lampunya di dalam gelap. Katanya sedang istirahat,” ujarnya. Rabu (16/9/2020)
Seharusnya kalau memang istirahat, politisi Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) tersebut menambahi harus ada pemberitahuan jam buka, istirahat dan tutupnya. Agara masyarakat yang hendak mengurus tidak menunggu terlalu lama.
“Kalau memang mau istirahat, mestinya ada tulisan dari jam sekian sampai sekian. Artinya, biar orang tidak menunggu dan nanya gimana saya mau mengurus,” imbuh Mahmudi.
Tak hanya itu, banyak dari OPD yang termasuk di dalam MPP yang tidak ada petugasnya. Dirinya menilai ketidak seriusan Pemerintah terlalu nampak.
Dirinya terkejut ketika melihat banyak stand yang masih kosong. Jika hanya pengaduan dan hanya mendengar informasi terkait pelayanan MPP yang belum maksimal.
“Kalau kemaren saya hanya mendapat pengaduan dan mendengar informasi, sekarang saya datengi langsung dan memang seperti itu keadaannya. Makanya kalau memang setengah-setengah mending dibubarkan saja,” cetusnya.
Menurutnya, tujuan adanya MPP untuk mempermudah pelayanan terhadap masyarakat. Sehingga disatukan agar lebih mempermudah.
“Jika hanya isu seremonial yang ditampilkan cukup sehari duahari saja sudah selesai. Kalau tidak ada pemberitahuan jam istirahat, jangan salahkan mereka ketika jam segini mereka mencari ijin,” papar Mahmudi.
Diketahui stand instansi yang kosong yaitu Bapenda, Disdag, Dishub, Perikanan, Kejari Bangkalan, PN & PA Negeri Bangkalan serta Imigrasi.
“Kalau memang Bupati serius mau melaksanalan MPP dengan baik, mintalah ke imigrasi, ke kepolisian untuk mengisi pelayanan di MPP ini,” tutup Mahmudi.
Reporter: Fathur
Editor: Mahallil
