jurnalmadura.com, BANGKALAN – Setelah ramai menjadi perbincangan publik terkait mahalnya retribusi pasar rakyat di alun-alun selatan Kota Bangkalan, anggota DPRD Kabupaten Bangkalan mempertanyakan aturan yang di pakai oleh dinas terkait dalam menarik retribusi stan pasar rakyat.
Pasar Rakyat yang dilaksanakan dalam rangka menyambut hari ulang tahun Kabupaten Bangkalan yang ke 491 beberapa minggu yang lalu, saat ini sudah memasuki bulan kedua dalam pelaksanaan pasar rakyat tersebut.
Subaidi, Politisi asal Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) yang juga anggota Komisi D DPRD setempat meminta, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Bangkalan memperjelas aturan yang di pakai penarikan sewa stan untuk para pelaku usaha di pasar rakyat.
“Pasar rakyat ini kan merupakan rangkaian peringatan hari jadi Bangkalan, kalau memang ada penarikan sewa stan, ya harus ada aturan yang jelas dan jangan sampai membebani para UMKM,” Terang mantan pegawai THL Bangkalan ini. Kamis (27/11/2022)
Selain aturan yang jelas terkait retribusi sewa stan pasar rakyat, menurut pria yang biasa di panggil aba Baidi ini, dengan sewa stan yang sampai jutaan perbulan itu, harus ada PAD ke Pemkab Bangkalan.
“Jangan sampai sewa stan pasar malam yang mencapai 4 juta itu masuk ke kantong sendiri, itu sangat banyak dan mahal sewanya, belum lagi retribusi karcis masuk pasar rakyat itu,” Katanya
Muhammad Hasan Faisol, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bangkalan, mengelak saat para awak media beberapa waktu yang lalu menanyakan adanya retribusi sewa stan pasar rakyat, karena menurutnya, pihaknya memasrahkan sepenuhnya urusan pasar rakyat kepada pelaksana (EO).
“Ndak ada, katanya siapa itu le’, kegiatan pasar rakyat ini tidak ada anggarannya, kita sudah pasrahkan semuanya ke EO,” Terangnya singkat
Sekedar di ketahui, sewa stan pasar malam untuk satu bulan setiap stan bervariasi, ada yang 2 juta sampai 4 juta, tergantung lebar stan yang di pakai, sedangkan untuk karcis masuk pasar rakyat mencapai 25 ribu. (Red/Mahallil)
