jurnalmadura.com
NEWS TICKER

POLITIK

Masyarakat Masalembu Mengecam Hairul Anwar Yang Digadang-gadang Akan Maju Pilkada Sumenep

SUMENEP – Sumber daya listrik merupakan sumber daya yang harus dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia, sebagai penunjang kebutuhan dan kemaslahat rakyat. sudah sepantasnya Sumber Daya Listrik tidak lagi menjadi sebuah persolan. Akan tetapi, Sumber Daya Listrik. di masyarakat kepulauan sumenep tepatnya di pulau masalembu saat ini menjadi problem yang tak kunjung selesai, hingga dikaitkan dengan

Calon Bupati Sumenep Harus Bersih Dari Korupsi

SUMENEP – Sebagai tokoh kelahiran Sumenep, Direktur Forum Muda Demokrasi (Fomdem) Rusman Hadi turut memberikan atensi perihal hiruk-pikuk munculnya sejumlah nama calon jelang Pilkada Sumenep 2020 mendatang. Menurut pria yang akrab disapa Rusman ini, masyarakat Sumenep harus jeli terhadap nama-nama calon yang sudah mulai bermunculan, terutama yang berkaitan dengan integritas. “Kita harus betul-betul melihat latar

Usai Pengambilan Sumpah, Ketua DPRD Pamekasan Siap Melakukan Kerja Legeslatif

PAMEKASAN – Ketua DPRD Pamekasan Fathorrahman menyampaikan, bahwa dirinya beserta Badan Musyawarah (Bamus), Badan Anggaran (Banggar) dan Anggota Dewan yang lain akan segera menyelesaikan tugas-tugasnya secara tuntas sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat kabupaten Pamekasan. “Jadi, program-program kerja bersama Eksekutif ketika Alat Kelengkapan Dewan AKD sudah dibentuk ini akan berjalan dengan normal” jelasnya saat diwawancara oleh

Kalah Pilkada, Fathorrahman Sah Dilantik Jadi Ketua DPRD Pamekasan Periode 2019-2024

PAMEKASAN – Ketua Dewan DPRD Kabupaten Pamekasan Fathurrahman, menyampaikan bahwa dirinya akan tetap profesional dalam bekerja sesuai dengan tugas pokok sebagai DPRD, walaupun Bupati Pamekasan merupakan rival politiknya. “Saya akan sangat membantu kebijakan-kebijakan dan janji-janji kampanye pemerintah untuk mewujudkan mimpi-mimpinya, selama tidak menyalahi undang-undang atau regulasi,” ujarnya saat diwawancara oleh Reporter Jurnalmadura.com, Rabu (23/10/2019) Selanjutnya

DPRD Pamekasan Lamban Membetuk AKD, Politisi PDIP: Anggota Dewan Lupa Kepentingan Rakyat

PAMEKASAN – Pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) Molor, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Tuding DPRD main-main terhadap kepentingan rakyat, Menurutnya, belum adanya pimpinan definitif dan AKD di DPRD hingga saat ini, sangat disayangkan. Pembentukan AKD ucap  Nadi Mulyadi, sebagai langkah awal tugas DPRD dalam bekerja, seharusnya sudah dibentuk karena sekarang sudah memasuki bulan ketiga pasca pelantikan.

Polemik Sekretaris DPC PPP Pamekasan Berakhir Ditangan Wazirul Jihad

PAMEKASAN – RPA Wazirul Jihad resmi dikukuhkan kembali menjadi sekertaris partai persatuan pembangunan (PPP), setelah setahun menunggu hasil gugatan yang diajukan beberapa PAC PPP Pamekasan ke mahkamah partai supaya RPA Wazirul jihad dijadikan sekertaris partai. Kamis (10 Oktober 2019) rombongan dari DPW Jawa Timur yang di komandani wakil ketua bidang pemerintahan dewan pimpinan wilayah (DPW)

Terkait Polemik Ketua DPD Berkarya, Ini Kata Ra Bir Aly

BANGKALAN – DPP Partai Berkarya telah menunjuk Ra Bir Aly untuk memimpin Partai Berkarya di Kabupaten Bangkalan Madura Jatim, namun hal itu disinyalir tidak benar oleh Parija Wirawan. Parija Wirawan mengatakan, bahwa sampai saat ini dirinya belum menerima SK pemberhentian sebagai ketua DPD Barkarya Bangkalan. ” Apa kesalahan saya kok mau diganti,” ucap Parija dikutip

Dua Wakil Ketua DPRD Tak Hadiri Sidang Pembentukan AKD

Foto : Ketua DPRD Sumenep saat menemui para awak media usai paripurna SUMENEP – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep kembali laksanakan rapat paripurna pembentukan komisi. Namun, sebelum ketua DPRD, Hamid Ali Munir, mengetuk palu, tanda sidang paripurna susunan keanggotaan komisi, badan musyawarah, dan badan anggaran ditunda untuk ke sekian kali. Senin (10/2/2019), sekitar

Tolak Revisi UU KPK, IMM Bangkalan Datangi Gedung DPRD Bangkalan

BANGKALAN – Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) PC Bangkalan, Madura Jawa Timur datangi kantor DRPD Bangkalan. Selasa (24/9/2019), mereka menolak revisi UU KPK. Massa aksi, selain melakukan orasi, mereka juga membawa Kranda mayat yang bertuliskan, Korban rezim koruptor dan reformasi lahir 1998 serta wafat tahun 2019. “Menolak berbagai apapun yang melemahkan kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),”

VelocityDeveloper.com Copyright 2017 ©. All Rights Reserved.