jurnalmadura.com
NEWS TICKER

Masyarakat Masalembu Mengecam Hairul Anwar Yang Digadang-gadang Akan Maju Pilkada Sumenep

Rabu, 30 Oktober 2019 | 6:48 pm
Reporter:
Posted by:
Dibaca: 618

SUMENEP – Sumber daya listrik merupakan sumber daya yang harus dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia, sebagai penunjang kebutuhan dan kemaslahat rakyat. sudah sepantasnya Sumber Daya Listrik tidak lagi menjadi sebuah persolan.

Akan tetapi, Sumber Daya Listrik. di masyarakat kepulauan sumenep tepatnya di pulau masalembu saat ini menjadi problem yang tak kunjung selesai, hingga dikaitkan dengan persoalan politisasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada.) 2020 mendatanh

Koordinator Forum Komunikasi Masyarakat Kepulauan Masalembu (FKM-KM), Juhairi mengatakan, bahwa pihaknya sering mendengar informasi terkait dengan Pilkada Sumenep 2020 mendatang.

“Ada Partai Politisi (Parpol) di Sumenep yang menyebut nama Hairul Anwar, direktur pengelola Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) di Masalembu, masuk dalam bursa bakal Calon Bupati (Cabup) atau Calon Wakil Bupati (Cawabup) di Pilkada Sumenep mendatang,” katanya, Senin (28/10/2019).

Berdasarkan hal itu, FKM-KM mengkritisi secara keras masuknya Hairul Anwar dalam bursa Cabup dan Cawabup Sumenep 2020 mendatang.

“Kami sangat menyayangkan jika ada Parpol di Sumenep yang menyebut dan mendukung Hairul Anwar masuk dalam bursa Cabup dan Cawabup,” terangnya.

Juhairi juga menegaskan, jika Direktur Pengelola PLTD di Pulau Masalembu, Hairul Anwar, dan bawahannya menjadi pemain dibalik tidak berjalannya pengelolaan layanan PLTD di Kepulauan Masalembu.

“PLTD yang seharusnya hadir untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat malah semakin membuat menderita dengan penerapan tarif yang sangat mahal,” paparnya.

Ia menambahkan, penghitungan ketentuan tarif juga tidak transparan kepada publik.

“Tidak ada kompensasi dan pemotongan tarif ketika layanan listrik saat sedang padam. Sementara itu, tindakan pemutusan layanan juga seringkali dilakukan sewenang-wenang tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu,” jelasnya.

Juhairi, juga secara tegas mengatakan, saat ini adanya PLTD hanya dipergunakan untuk memperkaya diri.

“Pengelola dan oknum-oknum yang punya kedekatan khusus dengan manajemen pengelola PLTD itu yang tahu,” pungkasnya.

Disamping itu, Hairul Anwar, selaku pemilik PLTD di Kepulauan Masalembu, menegaskan bahwa PLTD sudah dijalankan sebagaimana mestinya, meskipun tidak hidup selama 24 jam melainkan hanya 8 jam

“Itu kan murni punya swasta, tidak ada subsidi. Sedangkan disana itu ada 850 pelanggan. Maunya masyarakat Masalembu itu kan listrik hidup 24 jam. Sekarang listrik sudah hidup 8 jam yang dikelola swasta tanpa subsidi dari pemerintah, selama empat tahun kita mengelola ini sudah luar biasa, cuma masyarakat sana tidak tahu,” ungkapnya

Ia juga menegaskan, bahwa PLTD yang dikelolanya selama 4 tahun lebih telah memberikan kontribusi banyak kepada masyarakat kepulauan masalembu .

“Kalau dulu sebelum dikelola kita, mereka menggunakan solar subsidi, ya nggak ada masalah. Bahkan, kalau memakai solar subsidipun, ya impas dengan dikurangi biaya perawatan,” katanya

Persoalan tarif per-bulan, PLTD yang di Kepulauan Masalembu, Hairul Anwar, menerangkan, masih banyak yang menunggak, akan tetapi hal itu tidak menjadi persoalan. Dikarenakan, adanya PLTD telah membantu masyarakat untuk merasakan listrik.

“Dengan tarif seperti itupun, rata-rata tunggakan pelanggan di Masalembu antara 42 persen sampai 56 persen tiap bulan. Banyak yang tidak bayar, ya repot kita mengeluhkan seperti itu. Saya sudah bilang ke Pemerintah Daerah segera ini dialihkan ke PLN,” tegas Hairul.

Bahkan, Hairul panggilan akrabnya ini mengecam, jika beberapa oknum mempersoalkan adanya PLTD di Kepulauan Masalembu, hal itu di klaim, dilakukan oleh pelanggan nakal.

“Kalau ada yang mempermasalahkan PLTD ini mereka itu rata-rata pelanggan yang nakal, fokal memang, kalau pelanggan yang lain tidak ada masalah,”

Pihaknya, juga menegaskan siapapun yang bisa mengelola PLTD itu dengan benar dan peduli akan dipasrahkan.

“Saya bilang malahan, kalau memang masyarakat Masalembu mampu silahkan kelola sendiri itu PLTD, tidak jadi beban ke saya. Untuk mensubsidi itu saya yang nanggung. Kalau Pemda ya nggak ada uangnya,” tandasnya.

Reporter: Masyhuri
Editor     : Mahallil

VelocityDeveloper.com Copyright 2017 ©. All Rights Reserved.