JurnalMadura.com. Bangkalan-Komisi D DPRD Bangkalan, Madura, Jawa Timur melakukan rapat evaluasi terkait pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019. Rapat tersebut dihadiri semua mitra kerja Komisi D yang digelar di ruang komisi D.
Pada rapat itu, Komisi D bersama Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) membahas tentang Tatip yang mengacu pada PP 16 tahun 2010. Pada rapat evaluasi tersebut realisasi tiga bulan pertama masih sangat minim baik belanja langsung dan belanja tidak langsung.
Bahkan serapan tersebut masih mencapai 0,6%-1%. Diketahui evaluasi itu dilakukan selama dua hari. Yakni 11-12 Maret 2019 di ruang komisi D.
“Itu yang dialami oleh masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) khususnya di mitra komisi D,” terang Ketua Komisi D DPRD Bangkalan, Nur Hasan,Selasa (12/3/2019).
Nur Hasan menyampaikan, kendala yang dialami oleh masing-masing OPD terkait dengan penetapan atau penandatanganan DPA bulan februari kemarin.
“Ini memang bukan kesalahan dari perangkat daerah, akan tetapi ini keterlambatan bersama, sebab masih ada hal yang perlu disesuaikan karena DPA menjadi acuan untuk melakukan kegiatan,”terang kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu.
Nur Hasan menyatakan, penetapan DPA tahun ini memang lebih terlambat dari tahun sebelumnya. Seandainya penetapan DPA dilakukan pada bulan pertama 2019 kemungkinan serapan sudah mencapai 1% lebih.
“Sebenarnya kalau lebih cepat penetapannya kemungkinan realisasi anggaran itu sudah mencapai 3% lebih,” kata Nurhasan.
Kata Nur Hasan, pihaknya sudah memanggil mitra kerjanya seperti Diknas, Disbudpar, Dinkes, RSUD Syamrabu, Dinas Perpustakaan.
“Intinya mitra kerja komisi D sudah kita minta klarifikasi soal realisasi anggaran,” ungkapnya.(lil/red)
