jurnalmadura.com
NEWS TICKER

PEMERINTAHAN

SILPA APBD Bangkalan TA. 2018 Rp.136 Miliar, Bupati Akan Lakukan Evaluasi

BANGKALAN – Rapat paripurna pembacaan nota pengantar laporan pertanggungjawabanan (LPj) pelaksanaan APBD tahun 2018 telah digelar hari ini,(4/7/2019). Hasilnya, terdapat sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) sebesar Rp 136.685.446.361,89 . Menanggapi itu, Bupati Bangkalan R Abdul Latif Amin Imron akan segera mempelajari serta mengevaluasi hal tersebut. Ia juga meminta dewan memberikan masukan dan kritik terkait SILPA

Sampah Kiriman Surabaya Menumpuk, DLH Bangkalan Surati DLH Surabaya

BANGKALAN – Kasus pembuangan sampah dari salah satu pusat perbelanjaan di surabaya terus bergulir. Terbaru, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bangkalan telah mengirim surat pemberhentian pembuangan sampah kepada DLH Surabaya. Sampah kiriman dari surabaya ke Desa Bunajih, Kecamatan Labang, Bangkalan ini menumpuk sejak bulan puasa mei kemarin. Setiap harinya dua truk pengangkut sampah datang dan membuang

Ripparkab Lanjutan, Bupati Bacakan Keputusan Raperda

BANGKALAN – DPRD Kabupaten Bangkalan kembali menggelar Sidang Paripurna Raperda tentang Rencana Induk Kepariwisataan Kabupaten Bangkalan (Riparkab) Tahun 2019-2034 hari ini (27/6/2019). Rapat beragendakan nota keputusan bupati Bangkalan R Abdul Latif Amin Imron terhadap usulan-usulan fraksi sebelumnya. Dalam sidang tersebut, Bupati memutuskan untuk menerima saran fraksi dan akan memasukkan dalam Raperda tersebut. “Reperda sudah kami

Sampah Buangan Dari Surabaya Ternyata Tidak Berizin

BANGKALAN – Sampah dari pusat perbelanjaan di Surabaya menggunung di Desa Bunajih Kecamatan Labang,Bangkalan, (26/6/2019). Pembuangan sampah ini diketahui belum memiliki ijin resmi dari pemerintah setempat. Kepala Desa Bunajih, Samsul Arifin mengatakan sampah yang mulai datang sejak permulaan puasa ini merupakan sampah dari Surabaya. Pihaknya, hanya mendapatkan pesan secara lisan untuk ijin penggunaan lahan untuk

PDAM Sumenep Bangun Mesin Pompa Air Tanpa Ijin Pemilik Tanah

SUMENEP – Mesin pompa air yang dibangun Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), Kabupaten Sumenep, di Desa Kebun Agung, Kecamatan Kota, menuai konflik. Pasalnya, mesin pompa yang dibangun sejak 15 tahun silam itu belum jelas ijin dan kompensasinya kepada pemilik tanah warga setempat. Sedangkan, hak milik tanah Nomor. 049, Desa Kebun Agung, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep,

E-Warung : Anggota Komisi D DPRD Bangkalan Tuding Ada Oknum Dinas Bermain

BANGKALAN – Bupati Bangkalan R. Abdul Latif Amin Imron telah resmi melaunching Pendistribusian kartu bantuan pangan non tunai (BPNT) pada hari Kamis (20/06/2019) Acara tersebut juga disaksikan langsung oleh Forkopimda Bangkalan serta Sebanyak 50 keluarga penerima manfaat (KPM) turut hadir untuk menerima kartu secara simbolis. Diketahui, program BPNT ini merupakan bantuan dalam bentuk kartu kombo

Data PKM Amburadul, Komisi D Panggil Dinsos dan Bank BRI Cabang Bangkalan

BANGKALAN – Bantuan pangan non tunai (BPNT) yang telah disalurkan oleh Dinas Sosial (Dinsos) dinilai bermasalah. Sebab, data penerima manfaat amburadul dan belum terverikasi secara jelas. Hal tersebut diungkap oleh Abdurahman Tohir anggota komisi D DPRD Bangkalan. Ia mengatakan, hingga saat ini pihaknya belum menerima data pasti meskipun angka penerima telah tertulis jelas. “Lagi-lagi kami

Lakukan Pengawasan, Sesjamwas dan Tim RB Kejagung Tinjau Kejari Bangkalan

BANGKALAN – Kejaksaan negeri (Kejari) Bangkalan telah menjadi salah satu wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM). Menindaklanjuti hal tersebut, hari ini (20/6/2029) tim reformasi birokrasi melakukan peninjauan langsung sebagai bentuk pengawasan. Peninjauan dipimpin langsung oleh Tony T Spontana selaku sekretaris jaksa agung muda pengawasan (Sesjamwas) Kejaksaan agung. Selain mengawasi, tim peninjau

Bupati Bangkalan Lantik 93 Pejabat, 11 OPD Masih Kosong

BANGKALAN – Bupati Bangkalan baru saja melantik 93 pejabat struktural di lingkungan pemerintah kabupaten (Pemkab) Bangkalan hari ini,(19/6/2019). Namun, hingga saat ini masih ada 11 OPD masih kosong. Saat ini 10 OPD masih diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt) sedangkan satu OPD masih kosong. Adapun 10 OPD tersebut yakni Dinas Pendidikan (Disdik), Dinas Kependudukan dan catatan

VelocityDeveloper.com Copyright 2017 ©. All Rights Reserved.