BANGKALAN – Bupati Bangkalan R. Abdul Latif Amin Imron telah resmi melaunching Pendistribusian kartu bantuan pangan non tunai (BPNT) pada hari Kamis (20/06/2019) Acara tersebut juga disaksikan langsung oleh Forkopimda Bangkalan serta Sebanyak 50 keluarga penerima manfaat (KPM) turut hadir untuk menerima kartu secara simbolis.
Diketahui, program BPNT ini merupakan bantuan dalam bentuk kartu kombo yang berisi saldo Rp 110 ribu setiap bulan. Saldo ini dapat ditukarkan dengan sembako di E-warung yang telah bekerjasama dengan Bank BRI Cabang Bangkalan
“Dengan adanya BPNT ini, dapat membantu pemenuhan kebutuhan pangan dan membantu KPM dalam pemenuhan gizi,” ucap Bupati dalam sambutannya.
Namun, usai launching, kritik keras datang dari Komisi D DPRD Bangkalan, mereka menganggap launching BPNT yng dilakukan Dinsos Bangkalan terlalu gegabah, hal itu dikarenan masih banyaknya data yang amburadul, tidak sesuai realita dilapangan.
Bahkan salah satu anggota Komisi D, Abdurrahman mengatakan, tidak hanya data penerima yang amburadul, akan tetapi ada oknum dinas yang bermain dalam pemenuhan sembako di setiap e-warung, hal ini diungkap saat Komisi D melakukan hearing dengan Dinsos dan BRI Cabang Bangkalan pada hari Senin (24/06/2019).
” Kami mendapat laporan dari masyarakat, bahwa ada oknum dinas bermain dengan memaksa pihak e-warung untuk membeli sembako miliknya dengan kontrak 5 tahun, ini sudah menyalahi aturan,” tandas Politisi Partai Demokrat ini. (ham/lil)
