SUMENEP – Infrastruktur jalan rusak alias banyak berlubang yang berada kawasan Daerah Pemilihan (Dapil) IV Sumenep yakni, di Kecamatan Ambunten, Rubaru, Pasongsongan, dan Dasuk Menuai Protes dari warga setempat.
Pasalnya, dari tahun ke tahun jalan yang berada di kawasan Dapil IV tersebut rusak parah dan berlubang yang hal itu membuat masyarakat setempat merasa sangat tidak nyaman dan sedikit terganggu, untuk melakukan aktivitas sehari-harinya.
“Saya heran, pada para DPRD khususnya yang dari Dapil IV, kok bisa tidak terasa ketika mereka menaiki mobilnya melewati jalan tersebut, atau karena mobil nya terlalu bagus hingga tak perduli jeritan rakyat nya,” ungkap Muhsi Ramdlan warga Kecamatan Rubaru, pada media ini, Kamis (12/03/2020).
Aktifis Mahasiswa Himpunan Islam (HMI) ini, juga minilai bahwah DPRD Sumenep yang mewakili Dapilnya itu, tidak ada kintrusbusi yang jelas terhadap daerah yang diwakilinya,
“Dalam catatan saya ketua DPRD Sumenep yang sudah 5 preode berjalan prestasinya nihil. Memang tak punya keberpihakan pada rakyat Dapil IV, dan rakyat Dapil hanya menjadi sasaran ketika hampir pemilu saja,” Kata Muhsi
Dia pun menuding, bahwa dari rusaknya infrastruktur jalan di daerah tersebut tudak ada tanggapan yang serius dari Ketua DPRD dan Wakilnya.
“Padaha Ketua dan Wakil DPRD Sumenep dari Dapil IV, apa kekuasanya yg sekarang di pegangnya hanya menjadi gaya gayaan, tidak peduli meski kondisi rakyat menjerit,” tandasnya.
Dikonfirmasi terpisah, Ketua DPRD Kabupaten Sumenep, Abd. Hamid Ali Munir, menerangkan bahwa, memang persoalan infrastruktur di kota keris ini menjadi atensi utama bagi pihak Dewan.
“Bahkan setiap tahun sudah dilakukan perbaikan infrastruktur jalan termasuk di kawasan Dapil IV, yang ini bentuk realisasi dari Angara Pendapatan Belanja Daerah (APBD),” ungkapnya pada media ini saat ditemui dikantornya.
Dia menjelaskan bahwa persoalan rusaknya infrastruktur yang terjadi di kawasan Dapil IV husus di daerah Kecamatan Ambunten sudah ditindak lanjuti.
“Selama ini kami bukan diam, bahkan kami sudah konfirmasi pada Kepala Dinas teekait, tapi kemampuan dananya hanya seperti itu, jadi harus bertahap,” kata Hamid.
Karena Sumenep, lanjut Hamid, tidak hanya Dapil IV, melainkan ada 7 Dapil dan 27 Kecamatan yang juga mempunyai program kegiatan yang harus direalisasikan
“Sedangkan kemampuan APBD sumenep ini juga sangat terbatas, jadi kami telah mengupayakan semaksimal mungkin,” tambahnya.
Bahkan, pihaknya mengaku, telah meminta perhatian khusus pada Badan Anggaran (Banggar) DPR RI untuk bangaimana infrastruktur jalan yang berada di Daerah diperhatikan.
“Rupanya ada solusi, yakni akan dicarikan semacam dana alokasi khsus dari pemerintah pusat,” pungkasnya.
Reporter: Masyhuri
Editor: Mahallil
