jurnalmadura.com
NEWS TICKER

Diduga Memanipulasi Struktur BPD, Masyarakat Desa Tanjung Pamekasan Ngeluruk Ke Kantor DPMD Pamekasan

Tuesday, 22 June 2021 | 5:38 pm
Reporter : jurnalmadura
Dibaca: 92

PAMEKASAN – Puluhan masyarakat Desa Tanjung Dan  Forum Aspirasi dan Advokasi Masyarakat (FAAM) menggelar aksi unjuk rasa di kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, Selasa (22/06/2021).

Aksi tersebut merupakan bentuk kekecewaan yang dilakukan oleh ketua Badan Pengawas Desa (BPD) Tanjung yang diduga serta-merta memanipulasi struktur keanggotaan BDP Desa Tanjung Pamekasan untuk menjadi panitia Pilkades tanpa dimusyawarahkan dengan anggota BPD yang lain.

Ketua Forum Aspirasi dan Advokasi Masyarakat (FAAM) Abdul Basit menyampaikan, aksi ini meminta kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD)  kabupaten Pamekasan untuk merombak total struktur anggota BPD Desa Tanjung.

Baca Juga:  Pemkab Pamekasan Gelontorkan Dana DBHCHT Untuk Pembinaan  dan Pelatihan Keterampilan

“Untuk itu, penetapan struktur keanggotaan BPD Desa Tanjung sangat tidak relevan dan tanpa sepengetahuan anggota BPD yang lain, oleh karenanya kami meminta kepada Kepala DMPD supaya mengambil langkah taktis, agar Pemilihan Kepala Desa di Tanjung berjalan dengan secara kondusif.” Katanya 

Aksi tersebut ditemui langsung oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD)  Ach. Faisol, ia menyampaikan bahwa secara garis koordinasi kami memang menjadi panitia pelaksana kabupaten.

“Tetapi persoalan mengenai perombakan struktur keanggotaan BPD Desa Tanjung untuk menjadi panitia Pilkades bukan ranahnya dan tidak mempunyai kebijakan. Yang mempunyai kebijakan ialah Bupati Pamekasan.”

Baca Juga:  Kalapas Jawa Timur Kunjungi Lapas Kelas II A Kabupaten Pamekasan

Sementara itu BPD terpilih di Desa Tanjung Moh. Saleh menyampaikan bahwa penetapan panita pilkades tersebut tanpa dimusyawarahkan dengan BPD yang lain, sehingga berasumsi pemerintah Desa Tanjung memanipulasi Data.

“Kami merasa kecewa atas keputusan yang dibuat oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.”

Moh. Saleh mengatakan pada saat itu, yakni pembentukan panitia Pilkades pihaknya menyampaikan ironisnya salah satu masyarakat yang tidak mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP) bisa menjadi ketua panitia Pilkades.

“Jika hal seperti ini tetap berkelanjutan, maka kami tidak menjamin pelaksanaan Pilkades di Desa Tanjung akan kondusif.” Tandasnya

Reporter: Afif
Editor: Halili

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name *

VelocityDeveloper.com Copyright 2017 ©. All Rights Reserved.