BANGKALAN – Serap aspirasi masyarakat dalam rangka reses II tahun 2020, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur (Jatim) dapil Madura. Mathur Husairi dari fraksi Keadilan Bintang Nurani bersama kepala sekolah SMA-SMK swasta di Kabupaten Bangkalan.
Dalam reses tersebut, yang menjadi keluhan dari salah satu kepala sekolah salah satunya infrastruktur pendidikan dalam hal ini ruang kelas yang minim serta mempunyai syarat minimum mempunyai seratus siswa untuk mendapatkan bantuan.
Menanggapi hal itu Anggota Komisi E DPRD Jatim, Mathur Husairi mengatakan sangat memprihatinkan terkait infrastruktur ruang kelas. Sebab minimnya ruang kelasa maka, proses pembelajaran tidak akan berjalan secara optimal.
“Gimana bisa orang mau belajar secara optimal, normal ketika ruang kelas tidak punya. Apalagi informasi tadi itu harus ada syarat minimum 100 siswa untuk mendapatkan bantuan,” katanya. Selasa (15/09/2020)
Menurutnya jika ada pembatasan seperti itu maka, lembaga tidak akan dapat bantuan. Oleh sebab itu, politisi Partai Bulan Bintang (PBB) tersebut mengaku akan mempertanyakan regulasi yang membatasi lembaga swasta untuk mendapatkan bantuan ruang kelas baru (RKB).
“Yang saya tau, selama ini bantuan yang bisa diberikan melalui serap aspirasi anggota DPRD saya tidak pernah mendengar siswanya harus sekian. Jadi ini tidak berkeadilan sama sekali,” ujar Mathur.
Oleh karena itu Anggota Komisi E DPRD Jatim selaku kemitraan Pendidikan, berjanji akan mencari informasi lebih lanjut dan solusi jika memang pembatasan dalam peserta didik menjadi syarat.
“Kalau memang ini menjadi persyaratan, solusinya gimana? Akan tetapi jika ini hanya permainan untuk menganak tirikan sekolah swasta, saya akan terobos itu. Jadi lembaga swasta juga harus mendapat bantuan RKB, tidak boleh ada anak bangsa yang sekolahnya numpang terus,” tegas Mathur.
Reporter: Fathur
Editor: Mahallil
