BANGKALAN – Pembentukan panitia dan pemilihan Badan Permusyawarahan Desa (BPD) dipermasalahkan oleh warga Desa Benangkah Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan. Sebelumnya beberapa masyarakat menggeruduk kantor Kecamatan desa setempat (04/11/2019).
Namun kali ini beberapa warga Benangkah kembali mengadu kepada Komisi A DPRD setempat terkait hal yang sama yakni Sosialisasi Pembentukan Panitia BPD yang tidak ada dan tidak sesuai regulasi yang berlaku (07/11/2019).
Fauzi salah satu warga desa Benangkah memberikan keterangan terkait kunjungannya bersama masyarakat yang lain terkait pemilihan BPD “Tidak ada sosialisasi apa-apa, tiba-tiba sudah ada anggota panitia dan BPD-nya,” ujarnya.
Menanggapi hal itu, Mohammad Hotib Anggota DPRD Bangkalan Komisi A memberi tanggapan terkait hal tersebut “Kami tampung aduan ini dan akan segera kami tindak lanjuti dengan pemanggilan pihak terkait, dalam hal ini Camat Burneh dan DPMD selaku leading sektornya dan insyaallah hari senin kami lakukan pemanggilan” ujarnya.
Menurut politisi PKB ini, terbentuknya BPD di desa Benangkah diluar jadwal yang ditentukan panitia BPD Bangkalan yang dinilai cacat hukum dan harus diulang.
“Hal itu sudah tidak sesuai dengan regulasi, jadi cacat hukum” ujarnya sebagai penutup.
Reporter: Fara
Editor. : Mahallil
