BANGKALAN – Banyaknya pasar modern yang merajalela di kota Bangkalan mulai memicu permasalahan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mulai mempertanyakan keseriusan Pemerintah Kabupaten Bangkalan tentang pengembangan pasar tradisional. Pemerintah kabupaten bangkalan cenderung melupakan perda no. 5 tentang perlindungan pasar tradisional dengan semakin maraknya pasar modern yang sudah banyak hingga memasuki pelosok desa.
Mohammad Hotib salah satu anggota fraksi PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) menuturkan bahwa pasar modern yang jaraknya berdekatan dengan pasar tradisional dapat mematikan pasar tradisional.
“Semrawutnya pasar tradisional dapat membuat perekonomian tingkat bawah tetap stagnun, dan akan semakin jomplang perbedaan ekonomi masyarakat,” ujarnya, Kamis (21/11/2019)
Hotib menambahkan pasar tradisional semakin dibayang-bayangi ambruknya perekonomian mereka, lagi pula harusnya pemkab bangkalan lebih memperhatikan sarana dan prasarana agar pasar tradisional tetap diminati. Selain itu jarak antar pasar modrn dan juga tradisional harus diperhatikan agar pasar tradisional dimana usaha kecil dan usaha besarnya bisa terus hidup dan mampu bersaing.
” Kalau kita lihat dilapangan, jarak pasar modern dengan pasar tradisional sangat dekat, bahkan mungkin bisa dikatakan berdekatan, ini sudah tidak bisa dibiarkan,” ucap mantan aktifis IAIN Supel Ini
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Ainul Ghufron menyampaikan bahwa pihaknya siap jika harus melakukan usulan revisi untuk memperketat ijin pasar modern.
” Kita siap memperketat, dan jika dirasa pasar modern terlalu banyak kita siap menghentikan perijinan pasar modern,” kata gufron
Reporter: Fara
Editor : Mahallil
