PAMEKASAN – Kebijakan Pemerintah Kabupaten Pamekasan menjadi kontroversi mengenai rencana akan menempelkan Sticker Rumah Miskin bagi penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di tahun ini.
Menurut Zainuddin, bahwa kebijakan tersebut akan berefek negatif terhadap masyarakat yang menerima bantuan program itu. Mengapa? Karena menurutnya, selain mereka benar-benar menjadi orang yang tidak mampu, mereka akan menerima konsekuensi seperti ejekan serta hinaan
“Saya tidak setuju dengan rencana Pemkab Pamekasan akan menempelkan lebel “Rumah Miskin” karena saya rasa itu bentuk ejekan dan hinaan yang seolah-olah mereka pantas di ejek harkat dan martabat keluarganya dengan stiker itu,” tegasnya saat dikonfirmasi melalui via WhatsApp. Senin (20/01/2020)
Bahkan, kata Zain, Pemkab seharusnya berfikir lebih kreatif dalam memberikan kebijakan terhadap masyarakatnya. Sebab, hal itu akan sangat berpengaruh terhadap psikologis anak-anaknya.
“Bagaimana dengan nasib anak yatim yang masih berumur 7 tahun dari orang tua miskin misalnya, kedatangan teman-temannya yang berasal dari keluarga kaya, lalu mereka melihat ada lebel itu di rumah anak yatim tersebut, lalu kemudian mereka berkata dihadapannya “Jadi, ini rumah orang miskin ya,” bagaimana perasaan pemerintah? Tambah dia dengan tanda tanya.
Kemudian dia berharap kepada Pemkab Pamekasan, untuk lebih merencanakan penempelan lebel bagi para pejabat pemerintah setempat ketika tersandung dengan kasus Korupsi dengan sebuah kata yang mengandung efek jera.
“Saya lebih sepakat jika Pemerintah berencana untuk menempelkan stiker terhadap rumah para koruptor dengan kata-kata yang bisa berefek jera, misalnya, Rumah Pencuri Uang Rakyat atau Pernah Memiskinkan Rakyat. Itu lebih pantas bukan?
Sementara itu, pihak Dinas Sosial Pamekasan saat dikonfirmasi melalui via WhatsApp, pihaknya belum bisa merespon.
Reporter: Jadid
Editor: Halili
