PAMEKASAN – Pemuda Bangkes Berkreasi (PBB) datangi balai Desa Bangkes gelar audiensi dengan Kepala Desa (Kades) setempat untuk meminta transparansi terkait Dana Desa, Alokasi Dana Desa (DD/ADD) ,serta bantuan kandang ayam yang terindikasi tindak pidana korupsi oleh Unit Pengelola Keuangan Kelompok (UPKK) Desa Bangkes, Kecamatan Kadur, Pamekasan.
Menurut Afifur Rahman, bahwa kedatangan PBB ke Balai Desa Bangkes merupakan salah satu bentuk pengawalan terkait DD/ADD serta bantuan kandang ayam, untuk mengantisipasi terjadinya tindak pidana Korupsi, Senin, (6/1/2020).
“Ini merupakan langkah awal bagi kami untuk mengawal persoalan DD/ADD di Desa Bangkes, sesuai dengan instruksi Presiden Republik Indonesia (Ir. Joko Widodo) dan Alhamdulillah kedatangan kami direspon positif oleh Kades Bangkes, Muslimah dan tuntutan kami terjawab melalui sekretaris desa (Sekdes), Haliluddin,” Ucapnya kepada Team Reporter JurnalMadura.com
Meskipun demikian, Afif bersama teman-temannya yang tergabung dalam Organisasi PBB berjanji akan kembali mendatangi Balai Desa Bangkes karena kami kecewa saat meminta penjelasan terkait bantuan kandang ayam yang diduga telah terjadi tindak pidana korupsi oleh oknum UPKK Desa setempat.
“Kami akan menggelar audiensi lagi terkait permasalahan pemangkasan bantuan kandang ayam yang belum menemukan penjelasan dari UPKK. Karena, pihak UPKK sendiri tidak hadir dalam audiensi tadi,” tegasnya.
Disisi lain, Kades Bangkes, melalui Plt Sekdes, Haliluddin menjelaskan mengenai bantuan kandang ayam yang diterima oleh masyarakat Desa Bangkes, bahwa pihaknya tidak tahu menahu tentang pendistribusian bantuan tersebut.
“Kalau masalah bantuan itu, pihak Pemerintah Desa (Pemdes) tidak tahu, cuman pihak Pemdes diberitahu oleh Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK) (Jailani yang menjabat sebagai BPD di Desa Bangkes), bahwa ada program seperti itu,” tuturnya di hadapan para audiensi.
Kemudian, Jailani menyampaikan mengenai dana bantuan kandang ayam, bahwa pemotongan bantuan tersebut diperuntukkan sebagai uang Iuran Kesetiakawanan Sosial (IKS) yang awalnya penerima bantuan tersebut menerima sebesar Rp 500.000 oleh Kementerian Pertanian (Kementan) RI menjadi Rp 400.000, dan uang tersebut berada di UPKK.
“Kalau mau menanyakan terkait uang Rp 100.000, itu ada di UPKK, silahkan tanyakan saja ke UPKK. Jadi, uang itu tidak dipegang saya,” Jelasnya.
Reporter: Jadid
Editor: Halili/Mahallil
