BANGKALAN – Salah satu janji kampanye Presiden Joko Widodo adalah memberikan sebuah kartu dimana kartu tersebut bisa digunakan oleh masyarakat yang lulus pendidikan namun belum mendapatkan pekerjaan. Kartu tersebut dinamakan sebagai kartu Prakerja yang hingga saat ini seringkali menimbulkan kontroversi.
Kontroversinya terletak pada rumor yang beredar, bahwa presiden jokowi akan memberikan gaji kepada para pengangguran sebelum mendapatkan pekerjaan. Di Bangkalan sendiri hingga saat ini belum menerima Juknis dari pemerintah pusat mengenai kartu prakerja padahal Presiden Jokowi sendiri menargetkan kartu prakerja bisa diedarkan Januari 2020 ini.
Berbeda dengan yang selama ini kita dengar, kartu prakerja yang kabarnya akan memberikan gaji pada pengangguran ternyata tidak benar. Hal ini disampaikan oleh Haryani selaku Kepala bidang (kabid) pelatihan dan penempatan kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangkalan.
“Kebanyakan masyarakat ini salah tanggap dengan kartu prakerja, pemerintah memberikan uang tidak tunai artinya uang tersebut dialokasikan untuk pelatihan, narasumber, uang makan, dan biaya transport untuk masyarakat yang memiliki kartu prakerja. Tentunya setelah melewati seleksi administrasi,” ucap Haryani saat ditemui di Kantornya, Jumat (03/01/2020)
Haryani juga menjelaskan, pemilik kartu prakerja juga harus menerima tawaran pekerjaan yang diajukan oleh pemerintah jika tidak ingin di blacklist.
“Kartu prakerja ini hanya berlaku setelah 3 bulan lulus dari pelatihan, artinya masyarakat ini harus mencari kerja dalam waktu 3 bulan jika masih belum mendapatkan kerja maka pemerintah yang akan menempatkan nya di tempat yang mana pemerintah pilihkan untuk mereka yang belum mendapatkan kerja dalam kurun waktu 3 bulan walaupun masyarakat tersebut tidak cocok terhadap pekerjaan yang diberikan, mau tidak mau harus diterima jika tidak namanya akan di blacklist,” ujarnya menutup.
Reporter: Fara
Editor: Mahallil
