SUMENEP – Sejumlah warga dan pemuda Gili Raja, Kecamatan Gili Genting menggelar turun jalan ke Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep, Senin (30/9/2019).
Mereka mendesak pemerintah agar aliran listrik menyala di akhir 2019 ini. Massa aksi melakukan orasi di depan kantor wakil rakyat secara bergantian.
Dari orasinya, mereka mengecam Pemerintah yang lamban terkait penanganan persoalan listrik di Kepulauan Gili Raja.
Janji untuk membuat Gili Raja terang sejak 2013 tak kunjung terealisasi hingga saat ini. Sehingga, massa meminta keseriusan pemerintah soal listrik.
Salah satu pendemo, Sahrul Gunawan, menerangkan, selama ini pemerintah hanya janji belaka. meskipun material yang ada di Pulau Gili Raja sudah terpasang namun hingga kini tak kunjung ada kejelasan.
“Ini sudah puncak dari kekecewaan warga Gili Raja. Jika tahun ini listrik di pulau kami tak juga menyala, jangan salahkan kami jika bertindak anarkis. Jangan salahkan kami jika tiang-tiang kami robohkan,” ungkapnya, Senin (30/9).
Selama ini, kata Sahrul, warga sudah bersabar hidup dengan listrik mahal dari pihak swasta. Itupun nyalanya hanya 12 jam atau malam hari saja.
“Kami sudah cukup bersabar, selama ini untuk mendapatkan listrik kami harus bayar ke pengusaha swasta hingga 300 ribu rupiah per rumah. Oleh karena itu tahun ini merupakan batas kesabaran kami” tegasnya.
Pihaknya menilai, Pemkab Sumenep selama enam tahun terakhir hanya janji busuk pada masyarakat Gili Raja yang jumlahnya mencapai 10 ribu penduduk itu. Oleh karena itu, menurut Sahrul, tahun 2019 ini listrik di pulaunya wajib menyala dan itu sudah harga mati.
Menanggapi tuntutan warga Gili Raja, Tabrani, Plt. Kabid Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (PTTG) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD), saat menemui pendemo menjamin tahun 2019 ini listrik di Pulau Gili Raja menyala.
“Tahun ini sudah kami anggarkan sekitar 9 Miliar untuk kebutuhan listrik Gili Raja. Kami sudah tanda tangan kontrak dan Desember kami pastikan sudah pasti menyala,” tanggapnya.
Disinggung apakah dipastikan sudah bisa dinikmati masyarakat, Tabrani, mengaku tidak bisa menjamin karena terkait instalasi ke rumah-rumah warga sudah akan menjadi wewenang dari PLN.
“Intinya tahun ini dari pembangkitnya sudah pasti menyala. Tapi terkait instalasi ke rumah warga nanti itu yang mengurus PLN. Nanti setelah mesin dan istalasinya selesai atau sudah siap, kita akan serah terimakan pada PLN untuk pengelolaanya,” tuturnya.
Sementara terkait beberapa tiang listrik yang terpasang sudah miring dan roboh, DPMD akan segera melakukan perbaikan karena tahun ini juga sudah dianggarkan pemeliharaanya.
Sementara itu, Anggota dewan, Faisal Muklis, dari Dapil II, menerangkan jika semua aspirasi rakyat Kepulauan Gili Raja .
“Kami menyambut baik luar biasa, jadi program listrik di Gili Raja menjadi tanggungjawab kita bersama. Memang pemerintah berjanji diakhir 2019 ini listrik akan menyala, tetap kami berkomitmen. Tapi kami menjelaskan butuh pengawalan,” paparnya.
Sekedar diketahui, satu paket pekerjaan sekitar anggaran 7,3 miliar yang diakhir tiga bulan 2019 ini dibutuhkan penyedia pihak ketiga yang bisa bersedia menjadi pemenang, sehingga pelaksanaan dipembangunan travo di Pulau Gili Raja dapat dilaksanakan.
“Ini yang sangat menentukan, kami terus berkoordinasi dengan PLN sebab nanti secara tekhnis, dan operasional kita akan serahkan penuh ke pihak PLN,” katanya.
Sedangkan paket pengadaan terakhir ini, lanjut Muklis, tidak ada kendala, namun jika ada kendala harus ren tender. Dipastikan akhir tahun tidak akan berjalan. Hal itu juga menyangkut penyedia barang jasa melalui Lembaga Penyiaran Sistem Elektronik (LPSE).
“Hasil hitungan kami, kalau ada pemenang di bulan ini, insyaallah akan nyala. Ini harus memenuhi standars PLN,” pungkasnya.
Reporter: Mahendra
Editor : Mahallil
