jurnalmadura.com
NEWS TICKER

Dewan Tuding, Munculnya KCM Karena Bupati Pamekasan Tidak Faham Arti Bumi Gerbang Salam

Rabu, 12 Februari 2020 | 8:25 pm
Reporter : jurnalmadura
Dibaca: 1937
google.com, pub-2033676592392824, DIRECT, f08c47fec0942fa0

PAMEKASAN – Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pamekasan, Ali Masykur tuding Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat mulai melupakan ciri Khas Bumi Gerbang Salam dengan hadirnya Kota Cinema Mall (KCM) di Kabupaten Pamekasan.

Menurutnya, Pemkab setempat seharusnya bisa memahami arti sebuah kata dari Bumi Gerbang Salam yang penuh dengan kearifan lokal. Sehingga, tidak menimbulkan persoalan-persoalan yang akan menjadi polemik bagi masyarakat dan Ulama Pamekasan, seperti dengan hadirnya KCM yang akhir-akhir ini menjadi buah bibir masyarakat setempat, baik dilingkungan pondok pesantren maupun dilingkungan media sosial, Rabu, (12/2/2020).

“Pamekasan ini Bumi Gerbang Salam, Gerakan Pembangunan Masyarakat Islam. Jadi, seharusnya persoalan KCM ini isinya harus sesuai dengan Gerbang Salam. Kenapa gerbang salam? Gerbang Salam ini merupakan ciri khas Kabupaten Pamekasan yang tidak sama dengan kabupaten lain dan banyak kabupaten lainnya itu study banding kesini, seperti adanya larangan minuman keras (miras) prostitusi, baik online maupun manual, mengatur hiburan malam dan melarang adanya kemaksiatan,” jelasnya saat diwawancara oleh Reporter JurnalMadura.com di kantornya.

Lebih lanjut, Ali Masykur menyampaikan, bahwa Kabupaten Pamekasan merupakan salah satu kabupaten yang cukup dikagumi oleh kabupaten-kabupaten lainnya, seperti Kabupaten Langsa.

“Pamekasan itu juga dikagumi oleh Kabupaten Langsa, Banda Aceh. karena Madura dianggap Madinahnya Indonesia, jika Banda Aceh sebagai serambi Mekkah, maka Madura adalah serambi Madinah. Oleh karena itu, ciri khas masyarakat Madani itu harus dikedepankan,” ungkapnya.

Seharunya, tambah Alumni Aktivis HMI itu, Pemkab setempat meminta pertimbangan kepada para tokoh, masyarakat, Ulama dan DPRD Pamekasan sebelum memberikan kebijakan terkait hadirnya KCM di Kabupaten ini, sehingga pihak-pihak tersebut tidak dikecewakan.

Baca Juga:  Mantan Kades Di Sumenep Madura Dilaporkan Terkait Kasus Raskin dan DD

“Fatwa para ulama seperti Aliansi Ulama Madura (AUMA) harus dipertimbangkan dalam mengeluarkan izin, terus terang DPRD Pamekasan tidak pernah dimintai pertimbangan dari eksekutif ataupun dari Dinas Perizinan terkait KCM, oleh karena itu kami merasa kecolongan sebagai Legislatif yang menjadi tempat aduan rakyat ataupun tokoh agama,” tegasnya.

Bukan hanya itu, ungkap Ali Masykur, hadirnya KCM di Kabupaten Pamekasan telah sukses membuat masyarakat dan pihak-pihak lainnya merasa resah.

“Terus terang akhir-akhir ini hadirnya KCM ini menjadi keresahan publik, baik tokoh agama, para pengasuh pondok pesantren dan ulama, karena Pamekasan yang memiliki ciri khas Gerbang Salam mulai luntur dan mulai dilupakan mengenai kearifan lokal,” ungkapnya dengan penuh kekecewaan.

Bahkan, dia sangat tidak setuju jika KCM dijadikan sebagai alasan untuk menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten ini, sebab banyak hal yang seharusnya didorong oleh Eksekutif untuk dijadikan pertumbuhan ekonomi daerah.

“Kalau dengan alasan untuk meningkatkan PAD, saya rasa itu kurang pas, karena masih banyak hal-hal lain yang bisa ditingkatkan, seperti tempat-tempat wisata yang ada Pamekasan. Hanya saja Bupati Pamekasan,” tegasnya.

Kemudian dia berharap kepada eksekutif setempat untuk segera mempertimbangkan hadirnya KCM di Bumi Gerbang Salam.

“Jika izin KCM ini tidak dicabut oleh Bupati Pamekasan, maka ciri khas atau kearifan lokal Bumi Gerbang Salam sedikit demi sedikit mulai luntur, karena izinnya itu menggunakan SOS, hanya eksekutif yang bisa,” ucapnya dengan penuh harapan.

Reporter: Jadid
Editor: Halili

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Name *

VelocityDeveloper.com Copyright 2017 ©. All Rights Reserved.