MADURA – Tiga hari lalu, di semua platform media sosial beredar informasi terkait pernyataan Ibu Sri Mulyani (Menteri Keuangan Republik Indonesia) yang mencantumkan Kabupaten Bangkalan sebagai daerah dengan belanja pegawai paling boros. spontan teman-teman dan para aktifis berikut juga para praktisi anggaran banyak yang menyebar luaskan informasi tersebut.
“Memang benar, Kabupaten Bangkalan pernah mengalokasikan belanja pegawainya mendekati seperti yang terdapat dalam berita tersebut, yaitu sebesar 49,2% atau setara dengan 988 M dari total belanja daerah 2T. namun hal tersebut terjadi pada empat tahun silam, tepatnya di tahun 2017,” Terang Mauli aktifis intra publik, Jumat (28/5/2021)
Secara Umum, Berikut data alokasi belanja pegawai daerah dari empat Kabupaten di Pulau Madura :
1. KABUPATEN SUMENEP 42,5%
2. KABUPATEN BANGKALAN 41,2%
3. KABUPATEN PAMEKASAN 37%
4. KABUPATEN SAMPANG 36,8 %
Pemeringkatan di atas juga berarti daerah dengan belanja pegawai paling boros. Kabupaten Sumenep mengalokasikan belanja pegawainya mencapai 1 T (Satu Triliun) atau sekitar 42% dari total belanja daerah 2,4 T, di urutan ke dua kabupaten Bangkalan dengan total belanja pegawai 943,2 M atau setara 41,2% dari total belanja daerah2,2 T.
Selanjutnya Kabupaten Pamekasan urutan ketiga dengan belanja pegawai 820 M atau setara dengan 37% dari total belanja daerah 2,1 T, dan porsi belanja pegawai paling rendah adalah Kabupaten Sampang, dengan total 776,9 M atau setara dengan 36,8% dari total belanja daerah 2,1 T.
“Ini data yang juga diperoleh dari Kemenkeu RI per bulan April 2021, akhirnya saya coba otak atik. Kaget, karena ternyata temuan dari yang saya olah berbeda dengan informasi yang tersebar,” Katanya
Tren belanja pegawai empat kabupaten di madura mengalami peningkatan rata-rata 7% dibanding tahun sebelumnya, kabupaten Sampang merupakan daerah dengan peningkatan belanja pegawai tertinggi sebesar 13%, disusul kabupaten Bangkalan dengan persentase 9,8%, kabupaten Pamekasan ada di urutan ketiga dengan peningkatan belanja pegawai 3,7% dan yang terakhir kabupaten Sumenep dengan peningkatan belanja pegawai sebesar 1,9%.
Korelasi Belanja Pegawai dengan Pendapatan Asli Daerah
Banyak kalangan memakai berbagai macam instrumen untuk menganalisa tata kelola anggaran daerah, belanja daerah memang sering menjadi sorotan utama karena kaitannya dengan gejala fiskal daerah. dalam artian, semakin besar alokasi belanja pegawai maka, akan berdampak pada diskresi fiskal daerah, begitupun sebaliknya. dalam hal ini, belanja pegawai harus dilakukan efesiensi.
Belanja pegawai merupakan keniscayaan, akan menjadi wajar ketika belanja pegawai mampu diimbangi dengan kinerja yang bagus dalam memberi pelayanan kepada publik.
Mengacu pada fungsi penganggaran. yaitu fungsi layana dan fungsi ekonomi. contoh halnya seperti grafik (terlampir) meningkatnya belanja pegawai kabupaten Sampang juga diimbangi dengan target pendapatan asli daerah yang tinggi, yaitu 228,9 M atau sekitar 12,2% dari target total pendapatan daerah. begitupun yang tergambarkan dengan Kabupaten Bangkalan, dimana meningkatnya alokasi belanja pegawai juga diimbangi dengan dengan target Pendapatan asli daerah yang mencapai 262,4M atau sekitar 11,8% dari total pendapatan daerah. dan begitupun seterusnya.
“Secara tidak langsung data meningkatnya alokasi anggaran untuk pegawai di empat daerah kepulauan Madura sebanding lurus dengan target kinerja anggaran di sektor pendapatan asli daerah,” lanjutnya
Belanja modal merupakan belanja atau pembiayaan yang dilakukan mencerminkan keberpihakan pemerintah daerah terhadap masyarakat, salah satu kriteria dari belanja modal adalah nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua Belas Bulan).
Kabupaten Sampang merupakan daerah dengan persentase tertinggi, yaitu 21% dari total belanja daerah, atau sekitar 436 M, dan urutan terakhir dengan belanja modal paling kecil yaitu kabupaten Sumenep, dengan nilai 436 M atau setara dengan 10% dari total belanja daerah 2,4. (Redaksi)
